Dalam dunia usaha, hubungan antara pengusaha dan pekerja diatur oleh ketentuan hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, berbagai aturan mengenai ketenagakerjaan termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik di perusahaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan adalah penyusunan perjanjian kerja yang jelas, baik dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian ini harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan mengenai upah, jam kerja, cuti, dan masa percobaan kerja.

Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing wajib dipatuhi, termasuk kewajiban membayarkan tunjangan, pesangon, dan kompensasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Waktu kerja dan waktu istirahat pekerja juga telah diatur dengan tegas, sehingga pengusaha tidak bisa sembarangan menetapkan jadwal kerja di luar ketentuan.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pemberian surat peringatan, mediasi, hingga pembayaran pesangon apabila pemutusan hubungan tersebut dilakukan tanpa kesalahan berat dari pihak pekerja. Mengabaikan aturan ini dapat menimbulkan sengketa industrial yang berpotensi merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi.

Memahami hukum ketenagakerjaan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil bagi seluruh karyawan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif.